Hak waris

Luas lahan persawahan, dan yang lebih luas lahan pertanian, menyusut akibat pewarisan tanah pertanian di lingkungan keluarga yang tak dikontrol oleh tata agraria. Selain itu faktor budaya mangan ora mangan kumpul juga menjadi kendala. Warga desa cenderung berkumpul di satu desa dengan kerabat sehingga membuat luas desa bertambah. Sayangnya hal itu menimbulkan konsekwensi lahan persawahan dan pertanian ‘terabrasi’ (semakin berkurang). Ditambah lagi dengan pembagian hak waris tadi, lambat laun skala usaha per keluarga terus menyempit.
Untuk mengangai ini pertama sekali mesti ada peraturan negara yang tidak membolehkan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi fungsi apapun atau usaha pertanian dan dengan alasan apapun, termasuk alasan hak waris sekalipun. Agar tak melanggar hak asasi seseorang atas hak warisnya, sebuah budaya waris khusus lahan pertanian mesti kukuhkan budaya baru tentang waris. Ilustrasi tentang budaya waris itu, misalnya seperti ini:
Sebut saja H. Ramdan memiliki 300 hektare lahan persawahan. Sampai kapan pun, idealnya dengan tata agraria tadi, lahan yang 300 hektare itu tak bisa dialihfungsikan menjadi lahan perumahan atau industri karna mempunya jenis sertifikat lahan pertanian. Ketika H. Ramdan wafat ia mewariskan 300 hektare lahan itu kepada tiga anak lelakinya masing-masing 100 hektare.
Namun hanya anak tertuanya yang punya minat melanjutkan usaha pertanian almarhum ayahnya, sedangkan dua yang lain memilih berkarir di kota: satu menjadi bankir, satu lagi menjadi programmer. Keduanya ingin menjual tanah warisan mereka yang 200 hektare itu. Lahan yang 200 hektare itu pun dijual kepada saudara tertua. Atau dihitung sebagai saham bagi usaha pertanian yang dilanjutkan saudara tertua. Untuk kasus bila semuanya berniat untuk menjadi petani lahan itu akan di kerjakan bersama sama dalam bentuk perusahan yang bebadan hukum.
Bagaimana jika ketiganya tak berminat melanjutkan usaha pertanian sang Bapak? Mereka menyerahkan lahan itu sebagai saham atau menjualnya kepada perusahaan pengelola pertanian di daerah itu. Perusahaan itu dikelola oleh para petani terdidik dan dengan sistem pertanian yang modern. Jumlah personil pendukung perusahaan pengelola pertanian itu tak terlalu banyak tapi mereka didukung oleh tenaga yang terdidik tadi dan dengan sistem mekanisasi pertanian yang mapan. Dengan begitu lahan pertanian tak menyusut jumlahnya dan tingkat produktifitas tetap efektif karena dikelola oleh petani-petani terdidik. Terlepas dari apapun komoditas yang ditanam: padi, jagung atau gandum. Namun skema tadi mesti didukung sistem ketataagrariaan (pertanahan) yang berpihak padanya. Di sinilah peran negara diperlukan meciptakan peraturan yang mengikat untuk tanah pertanian.

Meningkatakan Jumlah Farming estate ala indonesia untuk saat ini

Untuk membuat farming estate yang dapat meningkatakan petani gurem di Indonesia tidak mungkin dilakukan secara revolusioer. Misalkan memberikan kepada petani gurem tersebut tahan 200 hektar untuk di garap tetapi dengan cara betahap. Salah satu caranya adalah membuat sebuah perusahaan pertanian yang modal awalnya di dukung pemerintah atau swasta lalu 8 kk petani gurem di tambah 2 sarjana pertanian yang akan mengurusi dan memiliki perusahaan tersebut (tentunya pembagian saham perusahaan tersebut diatur antara swasta pemilik modal awal dan para pengarap).