Patut kita acungkan jempol kepada Kelompok Tani Cipto Dadi yang diketuai oleh Bpk. Yusuf (081364346776) di Desa Batubi Jaya, Kab. Natuna, karena semangatnya dan keadaan maka “cetak sawah rame-rame dengan cangkul” padahal jika ada alat berat excavator 500 HM (2 bulan) seharga biaya Rp. 150 jt akan tercetak 900 ha sawah, ini memang salah satu cara menjabarkan instruksi Bpk. Presiden agar semua pihak bekerja sinergis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional karena begitu dekatnya ancaman krisis pangan dunia. Mereka tak bisa lagi terlalu berharap pada kebun sawit yang sebetulnya menjadi program transmigrasi mereka ke Natuna.

Rasanya sulit dipercaya melihat kenyataan karena sangat ironis, lahan cadangan tanaman pangan lebih dari 1000 ha, sekarang jadi kebun sawit tidak terawat dan tidak dipanen karena tidak ada pabrik kelapa sawit, kondisi ini diperparah karena tata letak pulau Natuna terpencil, jika TBS dijual ke luar pulau Natuna maka tidak feasible lagi. “Keadaan itu menjadi tekanan psikologis tersendiri bagi masyarakat petani transmigran di Desa Batubi Jaya dan di Natuna memiliki bendungan irigasi besar tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Ketua Harian LP3N (Lembaga Pemberdayaan Pengembangan Pembangunan Natuna) Bpk. Tarmidzi (081364745604). “Kami masyarakat transmigrasi di Batubi Jaya merasa sulit dan serba salah, sawit tidak bisa dipanen karena tidak ada pabriknya, mau tanam padi tiada lagi lahannya karena lahannya sudah jadi sawit. Tolong kembalikan ke diri sendiri jika jadi kami,” ujar Bpk. Imam (081392058657), peserta transmigran di Desa Batubi Jaya, Natuna.

Bupati Natuna, Bpk. Ilyas Sabli mempunyai visi membangun agribisnis kerakyatan yang madani, ditambah lagi oleh Dirut BUMD, Bpk. Urai menyatakan bahwa “Di Natuna dulunya lumbung padi, dicetak oleh Tentara sewaktu konfrontasi Malaysia tapi sekarang jadi hutan lagi. Beberapa tahun silam telah dibuat penelitian oleh IPB bersama dengan Pemda Kab. Natuna yang menyimpulkan ada minimal 6000 ha lahan layak untuk persawahan dan pertanian terpadu. Kenyataan ini jadi solusi atas lambannya percepatan perluasan cetak sawah yang alasannya sulit mencari lahan untuk sawah.

Jika yang 6000 ha tersebut + bekas sawahnya Tentara dicetak ulang jadi sawah intensif maka kalkulasi logis bisnisnya yaitu anggaran cetak sawah per hektar menurut Bpk. Sumardjo Gatot Irianto, Dirjen PSP, Kementan Rp. 10 juta/ha (Riau Bisnis, 7 Oktober 2011), jadi total Rp. 60 Milyar. Tapi jika sudah jadi sawah memiliki potensi hasil 7 ton gabah 3 kali panen ± 20 ton/ha/tahun atau setara beras 10,79 ton/ha/tahun. Jika harga gabah Rp. 4.000/kg maka total estimasi omset Rp. 80 juta x 6.000 ha sawah = Rp. 480 Milyar/tahun atau setara dengan 69.000 ton beras/tahun dalam luas 6000 ha. Apalah arti investasi cetak sawah sekali saja yang hanya Rp. 10 juta/ha disbanding omset Rp. 480 Milyar/ tahun? Ini bukan sekedar peluang emas tapi peluang berlian? Bukankah ini bisa jadi solusi untuk 16 juta KK para petani gurem tapi setia yang hanya memiliki lahan garapan 0,25 ha? Ataukah peluang ini menunggu perusahaan asing & perusahaan besar nasional yang sudah menguasai lahan jutaan ha untuk mengelolanya?

Para petani di Desa Batubi Jaya, Kab. Natuna yang juga transmigran dari Jawa ini berharap sangat pada semua pihak yang merasa ikut bertanggung jawab terhadap kondisi ini untuk membantu terwujudnya sawah atau tanaman hortikultura lainnya yang sepintas menggambarkan bahwa daerah tersebut sangat ideal untuk pengembangan pisang, jeruk, dan tanaman pangan khususnya.

Dilaporkan oleh : Wayan Supadno

(Praktisi Pertanian/ 0811763161/ www.bangkittani.com)