Sungguh kurang bijak, jika mengatasi proses urbanisasi masih dalam wilayah NKRI  dengan cara sistem kekuasaan, atau hanya menyalahkan kaum petani alih profesi pergi ke luar negeri untuk mengadu nasib yang lebih baik lagi, tanpa memberi solusi yang sifatnya kausatik yaitu pemera­taan mengalirnya arus investasi ke seluruh pelosok negeri. Karena sesungguhnya kehidupan ini sebuah proses perjuangan untuk menghiduphidupkan kehidupannya.

Oleh :Wayan Supadno 0811763161 (wayansupadno@yahoo.com)

AGAMI diugemi, adat diwiradati, urip diurip-uripi (agama dipedomani, adat dilestarikan, hidup dihidup-hidupkan) merupakan filosofi Kebatinan Jawa yang begitu rapinya menuntun cara mengarung­i jalan kehidupan ini. Jika kita mengambil satu unsur saja filosofi tersebut, yaitu hi­dup dihidup-hidupkan berarti kehidupan ini sebuah proses perjua­ngan untuk menghidupkan kehidupannya sen­diri, tidak cukup hanya dengan tinggal diam saja.

Teori evolusi Darwin mengatakan bahwa asal-usul jerapah kenapa lehernya memanjang sesungguhnya karena untuk mempertahankan dan menghidup-hidupkan kehidupannya, karena adaptasi de­ngan sumber pakan tidak lagi mudah, melainkan sulit dan pohon sumber pakannya semakin tinggi. Agar kelestarian terhadap kehidupannya tetap  terjaga.

Jika kita memberi pakan ikan dalam suatu kolam yang banyak ikannya, ha­nya ditabur di salah satu sudut saja maka sebagian besar  ikan tersebut  akan berkerumun ke sudut tersebut untuk mencari makan untuk menghidupkan kehidupannya.  Maka yang besar semakin besar karena ototnya besar gerakannya cepat dan mulutnya besar,  tapi yang tidak mendekat jadilah ikan tersebut lambat berkembang, kurus kurang gizi akhirnya sakit-sakitan dan kurang cerdas, yang pada akhirnya kurang menberi kontribusi sesuai harapan.

Jika habis mudik usai merayakan Idul Fitri cenderung terjadi proses urbanisasi melonjak tajam, ini juga proses alami, proses menghidup-hidupkan kehidupannya,  proses yang normatif dan manusiawi saja, tak ubahnya makhluk lain yang tidak sesempurna manusia yang ingin menghidupkan kehidupannya, begitu juga proses mencari pekerjaan ke luar negeri. Apalagi kita sebagai insan ciptaan Tuhan yang paling disempurnakan dengan budi pekerti, untuk mengerti arti tanggung ja­wab kepada si Buah Hati.

Data Tak Kunjung Lenyap

Jumlah penduduk miskin/penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar 23,53 juta (14,15%) sebagian besar berada di pedesaan (Data BPS Maret 2009).

Coba sekali-kali kita masuk ke tengah kehidupan kaum urban di kota-kota besar, menyusup untuk bergabung seperti yang pernah saya lakukan, kaum urban yang selalu diposisikan untuk dihambat mencari kehidupan lebih layak di kota besar yang banyak lapangan pekerjaan karena banyak investasi padahal di ne­geri sen­diri, mereka yang memiliki profesi tukang dan kuli bangunan, membangun jembatan yang sudah panjang tapi masih kurang panjang, yang sudah lebar masih kurang lebar, yang diberi nama ”Jalan Tol”. Yang menelan biaya Rp 20 miliar/km, jika membangun 500 km berarti butuh dana Rp 10 triliun. Jika untuk membangun jalan di pedesaan bisa sepanjang 10.000 km, karena jalan di pedesaan dengan aspal maksimal Rp 1 miliar/km.

Ada juga yang sedang membangun rumah tinggal bertingkat, yang sudah tinggi masih kurang tinggi, yang sudah mewah masih kurang mewah, yang diberi nama ”Apartemen”, mayoritas modal kerjanya dan dijual dengan pola kepemilikannya melalui utang perbankan, sedangkan dana di bank tersebut banyak simpanan para petani. Mayoritas mereka dari desa, memiliki profesi petani, tapi alih profesi. Kondisi ini akibat investasi.

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di sekitaran Jalan Thamrin Jakarta Pusat Rp 10jt/m persegi, nilai harga pasar

Rp 12 jt/m persegi, atau jika 1 hektar = Rp 12 jt x 10.000 m = Rp 120 miliar/ha dan cenderung naik terus. Sisi lain, di pedalaman Kalimantan apalagi di Irian atau sepanjang perbatasan nilai tanah maksimal Rp. 5 juta/ha, berarti harga jual tanah 1 ha di Jakarta Pusat sama dengan Rp 120 miliar : Rp 5 jt = 2.400 ha di Kalimantan. Padahal semua dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri yang kita cintai. Kondisi ini akibat investasi.

Percepatan waktu tempuh di kota me­ngendarai mobil melalui jalan tol di kota-kota besar bisa 120 km/jam sehingga akan menekan biaya-biaya penyertanya, sisi lain di desa percepatan waktu jarak kompas yang hanya 10 km saja akan membutuhkan waktu 12 jam karena jalannya yang melingkar-lingkar dan kondisinya tidak semulus jalan tol, yang berakibat akan menambah beban penyertanya.

Contoh nyata, jika yang dimuat sarana pertanian dan hasil pertanian maka akan mendongkrak biaya produksi dan harga hasil pertanian, misal pupuk yang masuk ke lahan pertanian, begitu juga hasil pertanian yang akan keluar dari lahan pertanian akan melembung tinggi. Tapi tidak mungkin harga hasil pertanian bisa melambung tinggi karena akan kalah bersaing dengan barang impor. Tentu beban ini diderita oleh petani, sekali lagi tekanan beban ganda ini selalu diderita oleh pe­tani. Kondisi ini juga akibat investasi.

Percepatan waktu naiknya harga jual tanah dan percepatan waktu hadirnya para investor di pinggiran jalan lebar yang dibangun pemerintah akan berlipat ganda jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak memiliki akses bagus infrastrukturnya. Berakibat pada mobilisasi penduduk yang tersentralisir, ini melahirkan kondisi yang tidak lagi seimbang stabilitasnya, sebagai implementasinya banyak petani yang tidak lagi setia dengan profesinya dan meninggalkan lahan pertaniannya, padahal ini sebuah proses akumulasi ancaman ketahanan pangan di neger agraris ini. Sekali lagi, kondisi ini juga akibat investasi.

Langkah-langkah Alternatif Solusinya

1. Menyimak sebuah ajaran agama bahwa kebodohan berbatasan dengan kefakiran, sedangkan kefakiran berdekatan dengan sifat-sifat kekafiran atau sifat-sifat melawan kata hati nurani, padahal hati nuranilah gembala sang badan yang diutus oleh Tuhan untuk selalu melekat dengan sang badan. Sudah barang tentu begitu strategisnya kebijakan mencerdaskan kaum petani karena kemampuan pe­tani kita menurut “ The 2006 Global Economic Forum on Global Competitiveness Index (GCI) ”di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Maka alirkan arus investasi edukasi tiada henti ke petani, agar para pahlawan pangan ini lebih produktif lagi, apapun alasannya mengelola lahan dengan luas tertentu cenderung lebih produktif dikelola oleh yang menguasai teknis daripada yang belum menguasai teknis.

2. Menurut hukum Paretto 20/80 bahwa, ”Tuntas mengatasi 20% masalah dari urutan teratas berarti sama dengan tuntas mengatasi 80% dari total masalah yang dimilikinya”, jika hukum tersebut kita jabarkan untuk mengatasi masalah di negeri kita yang mendasar yaitu menghapuskan angka kemiskinan, padahal angka kemiskinan menurut data Badan Pusat Statistik dari tahun ke tahun selalu didominasi dari pedesaan maka sudah menjadi hal mutlak untuk memprioritaskan mengatasi penyebab kemiskinan di pedesaan, tidak lain tidak bukan yaitu alirkan arus investasi ke pedesaan.

3. Mengalihkan sasaran mobilisasi penduduk yang memiliki berbagai profesi satu dengan yang lain saling terkait dan terikat dalam satu komunitas baru, Program Peme­rintah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mencetak Kota Terpadu Manidiri tersebar di seluruh negeri, yang mengubah, hutan belantara menjadi kota terpadu mandiri karena mengedepankan pembangunan infrastruktur yang saling terkait untuk memancing hadirnya para investor. Program ini sangat bagus sehingga sangat wajar saja jika banyak sekali peminatnya. Ini memberikan dampak imbas yang banyak dan bagus mulai dari pemanfaatan lahan untuk pening­k­a^­tan nilai produktivitas aset hingga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hendaknya program tersebut dikembangkan secepatnya dan seba­nyak-banyaknya serta pelaksanaannya bera­ngkat dari kondisi riil yang patut menjadi peserta. Jangan sampai yang kaya jadi peserta transmigran, padahal negeri kita masih memiliki kekayaan berlimpah yaitu petani miskin/Rumah Tangga Petani yang tidak memiliki lahan pertanian sebanyak 7,7 juta ( BPS 2009).

4. Desa Pertanian adalah miniatur negara pertanian, ibarat tubuh kita desa adalah sel-selnya, jika sel-selnya sehat otomatis tubuhpun sehat, dan begitu juga sebaliknya. Wujudkan impian konsep otonomi desa dan dana abadi untuk modal kerja atau investasi yang menopang program swasembada pangan. Contohnya membangun kandang sapi kelompok peternak dengan di bawah naungan hukum Badan Usaha Milik Desa.

5. Memberikan apresiasi kepada pihak yang berprestasi, pada tahun 2009 kaum petani telah berprestasi menggoreskan tinta emasnya yaitu swasembada beras 63,8 juta gabah kering giling. Ini patut menjadi pembelajaran bahwa dengan kenaikan harga berdampak langsung terhadap motivasi bertani. Apalagi jika sistem irigasi direvitalisasi dan harga pembelian pemerintah oleh bulog terhadap gabah kering hasil panen petani dinaikkan walaupun tanpa subsidi pupuk, lalu anggaran subsidi pupuk dialokasikan ke subsidi ternak niscaya akan memakmurkan petani visi organik .(**)