Indonesia saat ini masih menjadi surga bagi pasar susu impor. Tercatat, di atas 70% susu yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia adalah susu yang berasal dari Australia, Selandia Baru, dan negara importir susu lainnya. Lalu kemana susu lokal kita? Sedikit sekali tingkat produksi susu lokal kita. Kita masih berkutat dengan berbagai masalah di antaranya kurangnya ketersediaan bibit lokal yang bagus, program-program untuk meningkatkan kualitas susu, hingga ke permasalahan permodalan dan investasi. Untuk membahas berbagai permasalahan di atas, tim Majalah Bangkit Tani telah mewawancarai Prof. Dr. Ir. Tjep­py Daradjatun Sudjana, M.Sc., sebagai Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian. (Lisma Safitri)

Sejauh mana akurasi kebenaran tentang  jumlah susu impor?

Jumlah impor susu saat ini kurang lebih 70%, sedangkan impor daging sapi sekitar  30-35% (dapat diperjelas dari sumber data BPS).

Apa program nyata untuk memacu percepatan swasembada daging sapi dan susu?

Untuk memacu program percepatan swasembada daging sapi (P2SDS), Direktorat Jenderal Peternakan menerapkan  7 langkah utama yang meliputi: optimalisasi akseptor dan kelahiran melalui IB dan KA, pengembangan RPH dan pe­ngendalian pemotongan betina produktif / bunting, perbaikan mutu dan penyediaan bibit; pengendalian penyakit gangguan reproduksi dan kesehatan hewan, pengembangan potensi pakan lokal, intensifikasi kawin alam; pengembangan SDM dan kelembagaan. Program ini dilaksanakan di 18 propinsi, yaitu di daerah prioritas inseminasi buatan/IB (Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jatim dan Bali), daerah prio­ritas kawin alam/KA (NTT, Sulteng, dan Sultra), serta daerah campuran IB dan KA (NTB, Sulsel, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, NAD, Sumut, Sumsel, Sumbar, dan Lampung).

1. Optimalisasi akseptor dan kelahiran melalui inseminasi buatan (IB) dan kawin alam (KA) baik akseptor lama maupun baru, mempersingkat jarak beranak, reorientasi lokasi IB dan organisasi IB sesuai keperluan daerah. Program kawin alam untuk beberpa daerah di Kawasan Timur Indonesia, program inseminasi buatan untuk Daerah Jawa dan Sumatera, serta campuran untuk sebagian daerah lainnya. Program yang digalakkan di 18 provinsi di Indonesia ini dimaksudkan untuk meng­optimalkan potensi perbanyakan sapi sesuai karakteristik daerah lokal.

2. Pengembangan RPH dan pengendalian pemotongan betina produktif /  bunting. Menahan betina-betina produktif  agar tidak masuk ke rumah pemotongan hewan (RPH). Dengan demikian, betina produktif sebagai penghasil pedet akan dipertahankan sehingga dapat menjamin ketersedian dan keberlanjutan stok sapi lokal. Upaya ini memang dalam jangka pendek akan meningkatkan angka impor daging sapi, namun secara jangka panjang dapat meningkatkan suplai sapi dalam negeri, sehingga suatu saat kebutuhan sapi bakalan maupun daging impor secara bertahap dapat dikurangi.

3. Perbaikan mutu genetik dan penyediaan bibit, melalui pengembangan pembibitan di masyarakat (village breeding center/VBC), program aksi perbibitan dan penyebaran sapi Brahman Cross, mendorong pembibitan oleh fihak swasta, dan menambah  produksi semen beku oleh BIB/BBIB di pusat maupun BIBD.

4. Pengendalian penyakit gangguan reproduksi dan kesehatan hewan, melalui pemeriksaan kesehatan reproduksi, pe­­ng­obatan penyakit infeksius, dan pengujian brucellosis.

5. Pengembangan potensi pakan lokal, melalui pengembangan pabrik pakan skala kecil, perluasan areal kebun hijauan pakan, integrasi tanaman-ternak, dan pengelolaan pengawetan pakan.

6. Intensifikasi kawin alam, melalui penyebaran pejantan unggul dan sinkronisasi berahi.

7. Pengembangan SDM dan kelembagaan, melalui peningkatan kapasitas petugas teknis IB, pemeriksaan kebuntingan, pelatihan tenaga pelaksana lainnya dalam hal Good Framing Practices, Good Breeding Practices, dan Good Feeding Practices. Mendorong terbentuknya kelembagaan kelompok peternak. Upaya ini memang dalam jangka pendek meningkatkan angka impor daging sapi, namun secara jangka panjang justru dapat meningkatkan suplai sapi dalam negeri. Dengan menahan betina-betina produktif, diharapkan ke depannya betina-betina produktif tersebut akan dapat menghasilkan sapi-sapi lokal dalam jumlah yang le­bih besar. Dengan begitu, nilai impor dapat diturunkan.

Ada beberapa program yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi susu lokal. Pihak swasta diharapkan dapat mengambil peran untuk meningkatkan produksi susu lokal.

Mendorong terbentuknya kelembagaan kelompok peternak, juga program penting. Melalui kelompok peternak yang terorganisir dengan baik, berbagai kendala yang dihadapi oleh peternak kecil akan dapat diselesaikan bersama. Pengokohan kelembagaan peternakan ini didukung  oleh beberapa program Deptan seperti LM3, Sarjana Masuk Desa (SMD), dan lain-lain.

Pemberian skim  Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan stok bibit sapi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri karena sebuah sistem industri agro. Mustahil akan suistainable tanpa ada usaha pembenihan yang kokoh.  Program yang baru disepakati pada tanggal 15 Agustus 2009 lalu ini diharapkan mampu menyuplai 200.000 ekor bibit sapi/ tahun. Sehingga dalam jangka waktu 5 tahun akan tercapa 1 juta induk sapi.

Apa ada skim permodalan untuk petani agar keterlibatan lebih dominan?

Ya, ada. Beberapa skim permodalan yang dikeluarkan untuk membantu peternak antara lain; Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), dari total Rp 10,2 Triliun kredit yang dikucurkan, sebanyak Rp 2,2 Triliun diberikan pada sektor peternakan. Namun sampai saat ini penyerapannya baru mencapai 30%, Kredit Usaha Rakyat (KUR), berupa pinjaman kredit tanpa agunan yang diberikan untuk mengembangkan usaha rakyat, berbentuk apa saja termasuk peternakan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS).

Bagaimana upaya merangkul investor agar bisa mendukung sektor pertanian?

Sejauh ini  pengembangan bisnis peternakan difokuskan pada investor dalam negeri.  Upaya untuk menarik minat investor untuk ikut serta dalam beberapa program kredit usaha yang diberikan adalah dengan cara memberikan bunga rendah. Untuk program KKPE dikenakan bunga pengembalian sebesar 7%, sedangkan untuk program KUPS dikenakan bunga sebesar 5%.  Nilai ini jauh di bawah standar bunga di Indonesia. Bu­nga pengembalian yang rendah tersebut dapat terlaksana dengan bantuan subsidi dari pemerintah. Selain itu, para investor di­yakinkan bahwa program kredit peternakan dapat mewujudkan 4 program pemerintah sekaligus yaitu program sumber protein hewani, teknologi biogas sebagai sumber energi alternatif, pengembangan pupuk organik dari ampas biogas, dan pengurangan kemiskinan.

Apa kesan dan pesan terhadap Majalah Bangkit Tani?

Kesan saya, Majalah Bangkit Tani terbit di-moment yang sangat tepat, karena kita sedang giat-giatnya membangun sektor pertanian. Hal ini sangat dibutuhkan, untuk mencerdaskan masyarakat pertanian. Dan saya yakin Majalah Bangkit Tani dapat menjadi pioneer dalam pemberitaan objektif yang menyediakan informasi sesuai dengan kondisi aktual.

Sejauh mana majalah edukasi dan interaksi seperti Majalah Bangkit Tani ini bagi kepentingan petani?

Media edukasi dan interaksi seperti ini sangat bagus untuk mendukung program-program yang telah digulirkan peme­rintah seperti penyuluh lapang serta ke­giatan balai kajian pertanian yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Harapan saya, majalah Bangkit Tani bisa menjadi media yang secara profesional pro kepada pe­tani. Dapat mengangkat isu aktual yang ada di kalangan petani serta mengangkat program-program kebijakan pemerintah terkait bidang pertanian. Untuk itu, sungguh tepat jika Malajah Bangkit Tani menjadi kebutuhan rutin setiap personil petugas lapang pertanian, sepanjang konsisten menyuguhkan misi edukasi dan interaksi.

Apa harapan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) terkait hal tersebut?

Saya sangat mendukung jika Majalah Bangkit Tani masuk sampai ke daerah-daerah melalui anggaran Pemda dengan harapan dapat menjadi media yang menjembatani keinginan masyarakat di daerah dengan pemerintah. Selain itu, saya berharap media ini mampu mengenalkan potensi pertanian yang ada di daerah, sehingga akan terpacu percepatan tumbuhnya kekuatan ekonomi daerah. (**)