“Jumlah petani Indonesia yang dominan menjadikan pertanian sebagai sektor penentu kesejahtera­an rakyat. Ada lima hal yang harus dijalankan untuk mensejahterakan rakyat-petani di bidang pertanian.”

Jumlah petani Indonesia mencapai 40% dari total penduduk Indonesia. Jika kesejahteraan petani terjamin, dapat dikatakan kesejahteraan mayoritas penduduk Indonesia pun terwujud. Hal inilah yang menjadi orientasi gerak Perkumpulan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI)  dalam musyawarah nasional yang dilaksanakan  tanggal 5-8 November 2009 di Kinasih Conference, Resort, and Oubond, Bogor Jawa Barat. Pembukaan Munas I PPNSI dihadiri oleh para pejabat yang terkait dengan dunia pertanian mulai dari Menteri Pertanian RI, Bapak Suswono, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Bupati Bengkulu Utara, serta Wakil Walikota Bogor dan  Bupati Bogor, H. Ramhat Yasin, selaku tuan rumah .

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PPNSI , Bapak Dr. Ir. Baran Wirawan, M.Sc menyatakan bahwa agenda penting PPNSI ke depan adalah melakukan transformasi aura perubahan guna menyongsong perubahan cara pertanian ke depan. Selain itu, beliau juga mengatakan jika gerak PPNSI dulu lebih kepada bagaimana advokasi-advokasi kebijakan pertanian, tapi barangkali ke depan misi PPNSI lebih kepada strategi kemitraan, pemberdayaan petani, dan bagaimana penciptaan daya saing yang berkelanjutan. Dengan adanya perubahan yang lebih baik pada sektor pertanian diharapkan menjadi semangat bagi para pengurus PPNSI ke depan. Lebih jauh, semangat menyambut perubahan ini harus ditransformasikan kepada para petani Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat, juga menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat yang kali ini diwakili oleh Menteri Pertanian RI, agar meningkatkan subsidi pertanian. Ahmad Heriawan juga sempat memban­dingkan subsidi pertanian yang diberikan oleh pemerintah Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan subsidi pertanian di negara lain.

Sebagai keynote speaker, Mentri Pertanian RI yang baru, Bapak Ir. Suswono, MMA yang sebelumnya menjadi ketua komisi IV DPR yang mebawahi bidang pertanian dan kehutanan, menyatakan akan meneruskan program Departemen Pertanian sebelumnya. Pak Sus menyatakan akan fokus untuk mendorong adanya aturan baku untuk memanfaatkan lahan yang masih sangat luas. Selain itu, Mentan juga menyampaikan akan memenuhi target swasembada II yaitu kedelai, sapi, dan gula industri. Pada periode sebelumnya target swasembada tahap I yaitu beras, jagung, dan gula konsumsi telah tercapai. Pada saat yang sama, Suswono juga menyampaikan visi pertanian ke depan yaitu “Pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan pe­tani”. Diperlukan komitmen, kerja keras dan kerjasama yang erat dari semua pihak yang berkepentingan. Dibutuhkan strategi yang matang untuk merealisasikannya.

Terdapat 5 Strategi yang Akan Dijalankan.

Pertama, menambah kewenangan yang lebih besar bagi Departemen Pertanian menyelenggarakan pembinaan usaha agroindustri dan pemasaran hasil pertanian. Selama ini kebijakan agroindustri dan pemasaran hasil pertanian dipegang Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian. Dengan kewenangan yang lebih luas bagi Deptan, maka pengemba­ng­an agroindustri dan pemasarannya akan lebih terintegrasi, efisien dan efektif.

Kedua, mengembangkan cluster agroindustri pedesaan komoditi strategis yang memiliki daya saing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri atau substitusi impor yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya. Dengan demikian, akan ada keterpaduan hulu-hilir mulai dari sistem produksi, penanganan pasca panen, peng­olahan hingga pemasarannya. Termasuk pengembangan sistem jaminan mutu dan sertifikasi halal. Kemudian mendukung pengembangan agroindustri skala rumah tangga dan kecil oleh industri pengolahan skala mengah dan besar.

Ketiga, memberikan insentif untuk mendorong investasi pengembangan agroindustri dalam negeri dan mening­katkan daya saing di pasar internasio­nal. Termasuk dalam insentif ini adalah pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk pertanian primer, serta penyesuaian tarif ekspor dan impor produk pertanian dan olahannya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia. Hal ini sangat dibutuhkan karena selama ini sekitar 80% produk pertanian Indonesia diekspor dalam bentuk mentah karena kurangnya insentif bagi pengembangan produk olahannya.

Keempat, mengintensifkan promosi, market intelligent dan kerjasama internasional untuk meningkatkan ekspor produk pertanian. Intensifikasi promosi akan kita lakukan pada negara-negara yang selama ini menjadi pasar produk pertanian Indonesia seperti Eropa, Amerika Serikat, India, Cina, dan Jepang. Selain itu pemasaran dikembangkan ke negara-negara yang memiliki potensi alternatif pasar baru seperti Eropa Timur, Afrika, dan Timur Tengah.

Kelima, mengembangkan kelembagaan petani dan melakukan capacity building terhadap pengetahuan, kete­rampilan dan sarana-prasarana yang dimiliki. Termasuk mengubah paradigma petani dari petani produsen menjadi pe­tani pemasok dan pemasar. Selain itu, akan dikembangkan pasar tani dan kemitraan pemasaran berkeadilan antara pasar modern dengan kelompok tani dan pasar tani.

Mentan mengharapkan PPNSI memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan agroindustri. Harapan tersebut dirasa wajar sebab PPNSI mempunyai sumberdaya manusia dan sarana prasarana usaha unggul. Selain itu, PPNSI diharapkan menjadi pelopor pengembang­an agroindustri dan sebagai bagian integral dalam peningkatan daya peningkatan daya saing komoditas pertanian.

PPNSI sebagai salah satu ormas tani berkewajiban memperjuangkan  para kons­tituen tani dan nelayannya yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Melalui Munas I  ini, PPNSI ingin menegaskan diri untuk menjadi ormas tani yang berdaya, mandiri, dan berpengaruh dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut.

PPNSI yang  didirikan pada Kongres Masyarakat Pertanian Indonesia (KMPI) pada tanggal 17 September 2003 di IPB hingga saat ini, mampu mengembangkan kapasitas organisasinya. Yaitu dengan terbentuknya setiap perwakilan di setiap provinsi sebanyak 30 Dewan Pimpinan Wilayah dan tidak kurang dari 250 perwakilan di setiap kabupaten Dewan Pimpinan Daerah. Berbagai peran yang diemban serta karakter kerjanya yang advokatif, intermediatif dan memberda­yakan membuat PPNSI tergolong meng­akar di grassroot ditandai dengan jumlah kelompok tani terbina sebanyak 1451 kelompok serta 40.301 kk tani dan nelayan.

PPNSI menggelar munas I dengan agenda strategis antara lain forum laporan pertanggungjawaban Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPNSI  serta Pemilihan Ketua DPP yang baru, dan juga pembahasan AD/ ART, renstra, serta kelengkapan organisasi lainnya. Semua pembahasan dan hasil Munas I ini  diharapkan mampu mewujudkan tujuan PPNSI yaitu menjadikan petani sebagai aktor utama pembangunan Indonesia dapat tercapai. (Lisma)